KONGRES PAMONG SE RIAU PERERAT SILAHTURRAHMI DAN MANTAPKAN SPIRIT PAMONG

IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan) 

Pendidikan tinggi kepamongprajaan  telah mengalami metamarfosa beberapa kali sesuai dengan  perubahan kebijakan pemerintahan nasional. Pada awalnya  pendidikan tinggi kepamongprajaan dikenal dengan nama  KDC( Kursus Dinas C) tahun 1952 yang berpusat di Malang.Kemudian pada tahun  1956  APDN (Akademi pemerintahan Dalam Negeri)  pada beberapa daerah, seperti : di pekan Baru, Bukit Tinggi, Bandung, Malang,Yogyakarta, Bali, Makasar dan beberapa lainnya.Kemudian pada era Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Jendral TNI AD Rudini pada tahun 1988 terjadi lagi perubahan kebijakan dengan meleburkan APDN  yang tersebar pada masing-masing daerah disatukan menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Nasional yang berpusat di Jatinangor  Jawa Barat.Selanjutnya tahun 2004 terjadilah  lagi  perubahan kebijakan dibidang pendidikan kepamongprajaan Departemen Dalam Negeri   yakni  perubahan STPDN menjadi menjadi  IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) program S1 dengan gelar sarjana sehingga  lembaga pendidikan Insitutu Ilmu pemerintahan (IIP) di Jakarta  dihapus.Bila sebelumnya  baik tamatan APDN  daerah maupun STPDN Nasional (beberapa angkatan) untuk mendapatkan gelar sarjana harus melanjutkan pendidikan  di IIP Jakarta namun  saat ini tamatan IPDN sudah berhak menyandang gelar sarjana dan dapat langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 (master).Dan saat ini  IPDN  regional  juga dibentuk dibeberapa daerah seperti di Riau, Bukit Tinggi, Makasar dan Mataram namun pengelolaannya tetap secara terpusat dibawah  Rektor IPDN Jatinangor.

             Dengan beberapa kali perubahan terminologi lembaga pendidikan kepamongprajaan Kementerian Dalam Negeri  sudah barang tentu membawa perubahan terhadap kurikulim, proses rekruitmen praja,sistem kepangkatan,sistem penempatan,karakter dan kualitas Purna Praja Dari beberapa kali perubahan sistem pendidikan tinggi pamongpraja maka terbentuklah 3 (tiga) lembaga perhimpunan alumni,yakni : pertama, Ikatan Alumni Pendidikan Pamong Praja (IKADIK PP), kedua, Forum Komunikasi Purna Praja (FKPP) dan ketiga, Forum Komunikasi Alumni Institut Ilmu pemerintahan (FKA-IIP).

             Di Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau sebelum pemekaran  sudah terbentuk  IKADIK-PP (Ikatan Alumni Pendidikan Pamong Praja), FKA-IIP (Forum Komunikasi Alumni IIP)  juga sudah terbentuk dengan kegiatan pertemuan bulanan anggota yang kebanyakan keanggotaannya merupakan sesepuh pamong senior di Riau yang telah purna tugas.Sedangkan FKPP (Forum Komunikasi Purna Praja) juga sudah terbentuk namun keanggotaanya terbatas pada purna praja STPDN. Karena secara kedinasan  purna praja  merupakan binaan senior yang telah memegang posisi strategis di daerah yang nota bene juga bernaung dibawah wadah IKADIK-PP  sehingga  keanggotaan FKPP juga bagian dari keanggota IKADIK-PP.

             Kepengurusan  Ikatan Alumni Pendidikan Pamong Praja (IKADIK-PP) yang diketuai oleh  Drs H. Ahmad, M.Si  (Bupati Rokan Hulu)  merupakan hasil musyawarah daerah (Musda) yang dihadiri oleh perwakilan alumni dari beberapa Kab/Kota se Propinsi Riau,dan juga dihadiri para sesepuh pamong praja yang sudah purna tugas.Kendatipun  ada beberapa anggota yang tidak hadir  dalam musyawarah tersebut  namun secara legalitas pembentukan pengurus   kala itu sudah syah dan mendapat dukungan dari sebagian besar  alumni pendidikan pamong praja di Riau. Kegiatan IKADIK-PP  Propinsi Riau yang diketuai oleh Drs H.Ahmad,M.Si, sebagaimana dipaparkan  pada   pembubaran IKADIK-PP  periode 2004-2012 tanggal 20 januari  yang lalu di Batam, belum banyak yang bisa dilakukan dalam memenuhi aspirasi anggota yang tersebar pada berbagai Kab/Kota di Riau, hanya baru sebatas  melakukan kegiatan Halal Bilhalal  dan melaksanakan musyawarah atau kongres baik di Pekan Baru maupun yang dilaksanakan di Batam beberapa hari lalu.Kendatipun wadah IKADIK-PP belum banyak berbuat namun bagi  sebagian anggota  memberikan apresiasi kepada   Ahmad selaku Ketua beserta jajaran pengurus  dimana dengan tanpa dana iuran anggota namun tetap dapat melaksanakan  kegiatan Halal Bilhalal tiap tahunnya dan melaksanakan kongres.Kegiatan tersebut sangat bermakna bagi alumni sebagai ajang silahturrahmi,saling mengenal antara yunior,senior dan sesepuh, saling berbagi pengalaman dan yang paling dalam yakni ada rasa kebanggan tersendiri bagi teman sejawat,satu almamater  bertatap muka,bercengkeramah dengan para alumni yang sukses menduduki jabatan strategis di Kabupaten/Kota seperti : Bupati,Wakil Bupati, Sekda, dan di Propinsi.

              Bak kata pepatah “sekali  mendakuh dayung tiga pulau  terlewati”, barangkali ini lah maksud inisiator (pengurus lama) mengadakan pertemuan  keluarga alumni pendidikan tinggi pamong praja tanggal 20-21 januari 2012 di Batam  yakni: pertama, ingin mempererat silahturrahmi dengan para alumni  yang saat ini menjadi bagian dari Propinsi Kepulauan Riau.Kedua, pembubaran pengurus IKADIK-PP yang lama priode 2004-2012, dan ketiga, membentuk kepengurusan baru dengan terminologi  baru yakni : IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan).

             Kegiatan di Batam setelah mengadakan silahturrahmi dengan para alumni di kepulauan Riau dan hari berikutnya dilanjutkan dengan pembubaran kepengurusan IKADIK-PP periode 2004-2012 kemudian mengadakan kongres pembentukan pengurus IKAPTK Propinsi Riau periode 2012-2017.Pembubaran pengurus lama dibawah naungan IKADIK-PP Propinsi Riau lama yang diketuai oleh  Drs H.Ahmad,MSi  beserta jajaran Dewan Pengurus merujuk pada  surat Sekretaris Jenderal Kementerian  Dalam Negeri Nomor 892.1/449/SJ tanggal 16 Februari 2011 perihal pembentukan Dewan Pengurus Daerah IKAPTK dan surat Dewan Pengurus Nasional( DPN)  IKAPTK Nomor 012/DPN/IKAPTK/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal Pembentukan Dewan Pengurus IKAPTK di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Bila dicermati  kedua surat diatas dapat dipahami sebagai berikut :

1.         Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) merupakan peleburan dan penyatuan dari  beberapa organisasi kepamongprajaan yang ada yakni : IKADIK-PP, FKA-IIP (Forum Komunikasi Alumni Institut Ilmu Pemerintahan), dan FKPP (Forum Komunikasi Purna Praja);

2.         Pelaksanaan kongres pembentukan Dewan Pengurus Propinsi difasilitasi oleh salah satu alumni senior pendidikan tinggi kepamongprajaan yang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Nasional (DPN);

3.         Tata cara pembentukan organisasi IKAPTK Propinsi dan Kabupaten/Kota harus berdasarkan hasil kongres dan dituangkan dalam berita acara kongres;

4.         Pengurus Daerah Propinsi IKAPTK diharapkan terbentuk paling lambat  April 2011.

             Dari rujukan diatas maka menurut hemat penulis  pelaksanaan kongres pembentukan Dewan Pengurus Propinsi (DPP) Riau IKAPTK tanggal 20-21 Januari 2012 yang lalu di batam sudah memenuhi ketentuan diatas dan  secara legalitas formal syah,karena dihadiri oleh 8 (delapan) dari 11 (sebelas) perwakilan alumni Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yakni : Kota Pekan Baru,Indragiri Hilir,Indragiri Hulu,Kampar, Siak (Wakil Bupati),Kepulauan Meranti (Bupati dan Wakil Bupati),Bengkalis  dan Rokan Hulu. Sedangkan  perwakilan alumni senior Pamongpraja dihadiri oleh : Raja Aziz, Arsyad Rahim, Akmam Adiputra, Jalil Rasyid, dan beberapa laumni senior lainnya.Dan bila ditinjau dari tenggat waktu yang ditegaskan melalui surat  kementerian Dalam Negeri dan surat Dewan Pengurus Nasional IKAPTK paling lambat  bulan April 2011 telah melaksanakan kongres namun kenyataannya sudah hampir  8 bulan tidak ada inisiator  dari para alumni  lainnya yang memegang posisi strategis di pemerintahan daerah secara sukarela mau berkorban untuk melaksanakan kongres tersebut Jadi para segenap alumni Pamong di Riau mari kita dukung bersama-sama wadah silahturrahmi yang sudah terbentuk dan jangan sampai  organisasi pamong ini di pelintir untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu.

             Hasil  Kongres  Pembentukan Dewan Pengurus Propinsi (DPP)  IKAPTK Riau yang berlangsung di Batam tanggal 20-21 Januari 2012 tersebut secara aklamasi  terpilih  Drs.H.Ahmad,M.Si (Bupati Rokan Hulu) sebagai Ketua  Dewan Pengurus Propinsi (DPP) IKAPTK Riau periode 2012-2017 sedangkan peserta kongres juga memilih  Drs Syamsuar,M.Si  dan Drs Irwan, M.Si masing-masing sebagai Wakil Ketua,sedangkan pengurus lainnya  ditetapkan melalui  formatur.Selanjutnya hasil kongres tersebut ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) IKAPTK di Jakarta , dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Riau.

             Beberapa masukan dan kritikan disampaikan kepada Ketua Dewan Pengurus terpilih  dari  beberapa perwakilan alumni Kabupaten/Kota,yakni : Kota pekan Baru, Bengkalis,Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti secara umum  menyampaikan agar kedepan  IKAPTK  Propinsi Riau  melakukan kegiatan berupa : pertemuan secara  berkala dalam upaya mempererat silahturrahmi sesama alumni yang tersebar pada kab/Kota, menumbuhkan rasa empati sesama anggota,memberikan santunan kepada alumni dan keluarga alumni yang mendapat musibah seperti : meninggal dunia,dan sebagai wadah pemikir (think thank) konsep-konsep dibidang pemerintahan daerah. Dalam sambutannya setelah terpilih  Drs Ahmad,M.Si  sangat merespon  dan menerima semua masukan dan kritikan yang disampaikan peserta kongres  dan berharap kedepan organisasi yang dipimpinnya bisa lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya  Ahmad menegaskan bahwa  organisasi IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan) mendorong para alumni dan yunior dimanapun bertugas agar lebih profesional dan berikan loyalitas kepada pimpinan dimana saudara bekerja. Dan Ahmad juga berkomitmen  akan selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan Gubernur Riau  selaku Ketua Dewan Pembina  IKAPTK Riau  dalam upaya  kemajuan organisasi kedepan.