Dr.Kemal,MSi
Selasa, 21 Februari 2012
ERA PEMILUKADA-L : PROMOSI JABATAN BIROKRASI SEPERTI MAIN ULAR TANGGA
Bagi yang pernah main ular tangga dimasa kecilnya sudah tidak asing lagi dengan permainan tersebut lebih ditentukan oleh faktor keberuntungan dan tidak membutuhkan keterampilan khusus seperti main catur. Begitu dadunya dilempar kemudiian secara kebetulan dapat langkah ketangga atas maka posisinya langsung melejit ke level tangga atas. Dan bila nasib tidak beruntung dapat langkah dikotak ular maka posisinya langsung turun drastis dari posisi paling atas dan melorot keposisi paling bawah.Bagi sipemain hal tersebut sudah biasa bahkan jadi bahan tertawa tidak jadi beban mental, tidak akan membuat orang stres,dan menanggung malu dengan orang-orang sekitar,anak-anak serta sanak keluarga,karena orang sadar betul itu hanya sebuah permainan yang lebih ditentukan oleh faktor keberuntungan dan tidak menuntut keahlian khusus. Makanya jarang kita mendengar predikat juara main ular tangga tingkat Kabupaten/kota dan sebagainya.
KONGRES PAMONG SE RIAU PERERAT SILAHTURRAHMI DAN MANTAPKAN SPIRIT PAMONG
IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan)
Pendidikan tinggi kepamongprajaan telah mengalami metamarfosa beberapa kali sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintahan nasional. Pada awalnya pendidikan tinggi kepamongprajaan dikenal dengan nama KDC( Kursus Dinas C) tahun 1952 yang berpusat di Malang.Kemudian pada tahun 1956 APDN (Akademi pemerintahan Dalam Negeri) pada beberapa daerah, seperti : di pekan Baru, Bukit Tinggi, Bandung, Malang,Yogyakarta, Bali, Makasar dan beberapa lainnya.Kemudian pada era Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Jendral TNI AD Rudini pada tahun 1988 terjadi lagi perubahan kebijakan dengan meleburkan APDN yang tersebar pada masing-masing daerah disatukan menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Nasional yang berpusat di Jatinangor Jawa Barat.Selanjutnya tahun 2004 terjadilah lagi perubahan kebijakan dibidang pendidikan kepamongprajaan Departemen Dalam Negeri yakni perubahan STPDN menjadi menjadi IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) program S1 dengan gelar sarjana sehingga lembaga pendidikan Insitutu Ilmu pemerintahan (IIP) di Jakarta dihapus.Bila sebelumnya baik tamatan APDN daerah maupun STPDN Nasional (beberapa angkatan) untuk mendapatkan gelar sarjana harus melanjutkan pendidikan di IIP Jakarta namun saat ini tamatan IPDN sudah berhak menyandang gelar sarjana dan dapat langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 (master).Dan saat ini IPDN regional juga dibentuk dibeberapa daerah seperti di Riau, Bukit Tinggi, Makasar dan Mataram namun pengelolaannya tetap secara terpusat dibawah Rektor IPDN Jatinangor.
Minggu, 19 Februari 2012
Langganan:
Postingan (Atom)