Selasa, 21 Februari 2012

PERSFEKTIF PEM : PERUBAHAN TERM MUSPIDA MENJADI FOKORPIMDA



PP 19/2010 hanya mengatur perubahan term(istilah,sebutan) Muspida menjadi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada level Propinsi,bagaimana dengan kedudukan MUSPIDA pada level Pemerintahan Kabupaten/Kota ?

ERA PEMILUKADA-L : PROMOSI JABATAN BIROKRASI SEPERTI MAIN ULAR TANGGA


Bagi yang pernah main ular tangga  dimasa kecilnya sudah tidak asing lagi dengan permainan tersebut lebih ditentukan oleh faktor keberuntungan dan tidak membutuhkan keterampilan khusus seperti main catur. Begitu  dadunya  dilempar kemudiian secara kebetulan dapat  langkah ketangga   atas maka posisinya langsung melejit ke level tangga atas. Dan bila nasib  tidak beruntung dapat langkah dikotak ular  maka posisinya langsung  turun drastis dari posisi paling atas dan melorot  keposisi paling bawah.Bagi sipemain  hal tersebut sudah biasa bahkan jadi  bahan tertawa tidak jadi beban mental, tidak akan membuat orang stres,dan menanggung malu dengan orang-orang sekitar,anak-anak serta sanak keluarga,karena orang sadar betul itu hanya sebuah permainan yang lebih ditentukan oleh faktor keberuntungan  dan tidak menuntut keahlian khusus. Makanya jarang kita mendengar  predikat juara main ular tangga tingkat Kabupaten/kota dan sebagainya.

KONGRES PAMONG SE RIAU PERERAT SILAHTURRAHMI DAN MANTAPKAN SPIRIT PAMONG



IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan) 

Pendidikan tinggi kepamongprajaan  telah mengalami metamarfosa beberapa kali sesuai dengan  perubahan kebijakan pemerintahan nasional. Pada awalnya  pendidikan tinggi kepamongprajaan dikenal dengan nama  KDC( Kursus Dinas C) tahun 1952 yang berpusat di Malang.Kemudian pada tahun  1956  APDN (Akademi pemerintahan Dalam Negeri)  pada beberapa daerah, seperti : di pekan Baru, Bukit Tinggi, Bandung, Malang,Yogyakarta, Bali, Makasar dan beberapa lainnya.Kemudian pada era Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Jendral TNI AD Rudini pada tahun 1988 terjadi lagi perubahan kebijakan dengan meleburkan APDN  yang tersebar pada masing-masing daerah disatukan menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Nasional yang berpusat di Jatinangor  Jawa Barat.Selanjutnya tahun 2004 terjadilah  lagi  perubahan kebijakan dibidang pendidikan kepamongprajaan Departemen Dalam Negeri   yakni  perubahan STPDN menjadi menjadi  IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) program S1 dengan gelar sarjana sehingga  lembaga pendidikan Insitutu Ilmu pemerintahan (IIP) di Jakarta  dihapus.Bila sebelumnya  baik tamatan APDN  daerah maupun STPDN Nasional (beberapa angkatan) untuk mendapatkan gelar sarjana harus melanjutkan pendidikan  di IIP Jakarta namun  saat ini tamatan IPDN sudah berhak menyandang gelar sarjana dan dapat langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 (master).Dan saat ini  IPDN  regional  juga dibentuk dibeberapa daerah seperti di Riau, Bukit Tinggi, Makasar dan Mataram namun pengelolaannya tetap secara terpusat dibawah  Rektor IPDN Jatinangor.

Minggu, 19 Februari 2012

BANGKINANG PERNAH JADI PUSAT PDRI ( Pemerintah Darurat Republik Indonesia)

Mobil Dinas Tengku Moh Hasan Menteri PDRI “limousine” putih besar dengan nomor polisi ST-I (Sumatera Timur I) terkenal dengan sebutan “gajah putih” karena tidak bisa diseberangkan di rakit gadang perjalanan dari Bangkinangg ke Taluk akhirnya diceburkan ke sungai kampar kiri